Sultan Pertanyakan Terbatasnya Subsidi BBM

Hingga saat ini, penerapan kebijakan penggunaan Pertamax untuk kendaraan dinas, dinilai belum efektif dalam upaya penghematan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Gubernur DIJ Sri Sultan Hamengku Buwono (HB) X menilai, penghematan BBM bersubsidi baru akan efektif jika pemerintah pusat berani menerapkan kebijakan pembatasan kuota harian secara nasional.

“Kalau memang konsisten menghemat BBM bersubsidi, harusnya tiap daerah dijatah setiap hari sampai tanggal 31 Desember,” ungkap Sultan, selasa (8/01) seperti dilansir Jogjakarta Post.

Menurut Sultan, saat ini kebijakan pemerintah pusat terkait penghematan BBM bersubsidi tidak konsisten. Pasalnya, seperti tahun 2012 yang lalu, saat kuota BBM bersubsidi telah habis, pemerintah kembali menambah jatah kuota harian.

Sultan mengatakan tidak heran jika penerapan kebijakan menggunakan BBM non subsidi bagi kendaraan dinas tidak berjalan dengan baik. Sebab, lanjutnya, masalah utama penghematan BBM bersubsidi bukan masalah utama, terlebih permasalahan stiker orange sebagai tanda kendaraan tersebut tidak diperbolehkan menggunakan BBM bersubsidi. Sultan Justru mempermasalahkan kenapa BBM bersubsidi itu menjadi terbatas.

“Kenapa terbatas? Tapi permasalahan sebenarnya bukan pada masalah stiker orange itu,” tandasnya.

Sementara itu, Assistant Manager Eksternal Relation Pertamina Pemasaran Jawa Tengah-DIJ, Heppy Wulansari mengatakan, pihaknya masih menunggu keputusan pemerintah pusar terkait volume (kuota) BBM bersubsidi yang akan didistribusikan.

“Kami masih menunggu keputusan. Prinsipnya, kami akan mendistribusikan BBM bersubsidi sesuai dengan kebutuhan masyarakat,” katanya. (KRS)