Home » Jogja » Perdais : Gelar Sultan Dipermasalahkan

Perdais : Gelar Sultan Dipermasalahkan



Masuknya gelar Kalifatullah Sri Sultan dalam Raperda Keistimewaan DIY kembali dipersoalkan oleh Fraksi PDIP DPRD DIY. Wakil Ketua Fraksi PDIP di DPRD DIY Esti Wijayanti mengatakan sejak awal pihaknya tidak sepakat jika gelar Sultan tersebut dibawa-bawa dalam Perda Keistimewaan. Namun kebanyakan fraksi mengingingkan gelar itu termaktum dalam perda.

“PDI perjuangan serius mengawal Perdais menjadi perda yang mensejahterakan masyarakat DIY. Perdais harus tetap menjaga agar DIY benar-benar istimewa dengan kebhinekaannya, pluralis, adanya toleransi tinggi satu sama lain,” kata Esti seperti dilansir Harian Jogja, Senin (28/1/2013).

Bahkan, ungkap Esti, norma agama sebelumnya juga pernah diwacanakan mengisi subtansi Perda. Tapi hal itu kemudian urung dilakukan dan berimbas dimaksukannya gelar tersebut dalam batang tubuh penjelasan Perda.

Isu penolakan gelar sultan tersebut juga muncul di dunia maya twitter. Salah satunya diwacanakan oleh akun twitter anonim Joko Sableng (@JokoSableng_).  Joko Sableng menuliskan bahwa perdais rawan dipolitisir oleh kelompok tertentu, terutama terkait dengan gelar sultan dan landasan pembentukan perdais yang berdasarkan salah satu agama tertentu.

Selain itu, dalam kultwitnya, Joko Sableng juga mentwitkan, bahwa Sultan sendiri terkejut mengetahui gelar Senopati Ing Ngalogo Sayidin Panotogomo Abdulrahman Khalifatullah Tanah Jawi Ingkang Jumeneng Wonten Ing Ngayogyakarto Hadiningrat dimasukkan dalam Perdais. Menurutnya hal tersebut tidak perlu dilakukan karena sudah tercantum dalam UU Keistimewaan.

Facebook Twitter Share on Google+