Jogjakarta: Lurah Tidak Akan Kecipratan Danais

Pamong dan Lurah se-Kabupaten Bantul yang menuntut dana kesejahteraan dari dana keistimewaan harus gigit jari. Pasalnya, Gubernur Jogjakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono menegaskan tidak akan menuruti kemauan lurah yang tergabung dalam Panguyuban Tunggul Jati tersebut.

“Dana keistimewaan itu untuk semua masyarakat. Keistimewaan akan sampai ke desa dalam bentuk program pengembangan, bukan glundungan duit,” tegas Sultan Kamis (6/2).

Ditemui di Kompleks Kantor Gubernur Kepatihan, Sultan juga menyayangkan tuntutan para Lurah dan Pamong yang mengategorikan gaji lurah setingkat PNS. Sultan mengatakan bahwa permintaan para Lurah tidak masuk akal. Sebab, urusan pengalokasian dana untuk mereka tidak berhubungan dengan lima pilar keistimewaan dan kelembagaan.

“Soal kesejahteraan pamong desa tidak bisa dikaitkan dengan pilar kebudayaan atau kelembagaan. Kebudayaan kok minta gaji. Kebudayaan yang jadi salah satu pilar keistimewaan tersebut aktivitas seni budaya, bukan untuk gaji,” paparnya.

Dikutip Harjo, Jumat (8/2) penolakan ini mendapat dukungan dari Ketua Panguyuban Gunungkidul Janaloka, Sutiyono. Dirinya juga tidak terlalu mempermasalahkan jika tidak ada dana langsung. “Yang penting danais banyak digunakan untuk kepentingan desa,’ ujarnya.