Memburuknya Kinerja Menteri Jelang Pemilu

Masyarakat mulai merasa khawatir kinerja para menteri bakal menurun menjelang Pemilu 2014. Begitulah hasil jajak pendapat yang dirilis Lingkaran Survei Indonesia (LSI) baru-baru ini. Para menteri yang berasal dari partai politik dikhawatirkan sibuk berkampanye ketimbang memperhatikan tugas mereka di kabinet.

Kecenderungan seperti inilah yang menjadi tema perbincangan program Pilar Demokrasi, yang diselenggarakanKBR68H. Diskusi kali ini bersama Ade Mulyana (Peneliti Lingkar Survei Indonesia), Ganjar Pranowo (Wakil KetuaKomisi Pemerintahan DPR, Fraksi PDIP), Reydonnizar Moenek (juru bicara Kementrian Dalam Negeri).

Ade Mulyana menjelaskan secara singkat soal metodologi. Survei dilakukan di 33 provinsi, dengan responden 1.200 orang, secara acak dari semua lapisan masyarakat, tanpa bias segmen tertentu. Metode baru yang dipakai LSI, bekerja sama dengan stasiun tivi swasta, bila metode survey biasa harus tatap muka dan waktunya lama, dengan memakaiquickwall di tivi, bisa lebih cepat menangkap aspirasi publik.

“Memang benar 86 persen masyarakat khawatir, menteri yang berasal dari parpol, terutama ketuanya tidak akan fokus bekerja, tersisa 10 persen saja yang masih dianggap perhatian dalam tugasnya,” jelas Ade.

Ganjar Pranowo mengaku sudah menduga soal gejala tersebut. Gejala ini tidak bisa ditolerir, bila ditolerir akan kacau.Idealnya harus bisa membagi, namun sistemnya mendorong itu. Kalau kemudian pemerintahnya ini tidak berasal dari partai, tentu mereka tidak akan banyak terganggu. “Kalau pergi ke daerah, ini masalah. Repotnya ketika kasus itu muncul di tengah jalan, penjadwalan sulit karena ada kepentingan-kepentingan ini,” imbuh Ganjar.

Reydonnyzar (Dony) mengingatkan kembali, sebenarnya pernah ada PP No 9 tahun 2004 tentang kampanye pemilu oleh pejabat negara, yang diperbaharui lagi dengan PP No14 tahun 2009 tentang tata cara bagi pejabat negara dalam melaksanakan kampanye pemilu. Menurut Donny, prinsip atau spirit yang dianut PP ini bagaimana menciptakan keseimbangan antara hak politik pejabat negara dalam berkampanye, termasuk bagi gubernur bupati/ wali kota.

Menurut Ganjar, soal menteri meninggalkan tugas, biarlah presiden yang menegur. Kalau menjadi pejabat publik, terlebih pimpinan partai menjadi menteri, memang harus merelakan sebagian waktunya untuk berkurang. “Kalau tidak mau ya jangan di situ, kalau presiden butuh ya ditelepon, tetap utamakan tugas negara,” tegas Ganjar.

Ade menyebut mengharapkan kesadaran menteri jelas sulit. Lebih bagus presiden sendiri yang tegas pada menterinya. Berdasarkan survey LSI, ada kecenderungan kinerja kabinet menurun dari Januari 2010, saat 100 hari pemerintahan SBY, saat itu kepuasan masyarakat masih di atas 50 persen.

“Tapi belum ada setahun, pada survei Oktober 2010 turun menjadi 46 persen, dan dalam survei terakhir kepercayaan masyarakat sudah turun sampai posisi 30 persen,” jelas Ade.

Artikel ini sebelumnya disiarkan pada program Pilar Demokrasi KBR68H. Simak siarannya setiap Senin, pukul 20.00-21.00 WIB di 89,2 FM Green Radio