Home » Berita, Internasional » Kritik Demi Perbaikan Pelayanan Publik

Kritik Demi Perbaikan Pelayanan Publik



Munculnya kritik,  bisa menjadi bagian dari upaya perbaikan pelayanan publik. Melalui kritik para penyelenggara pelayanan, terutama pemerintah, bisa tahu sampai mana tingkat kepuasan publik.  Sudah menjadi rahasia umum bila pelayanan publik di Indonesia buruk. Seperti adanya pungutan tidak resmi, pelayanan tidak ramah dan berbelit-belit, kemudian tak ada kepastian waktu.

Masyarakat yang mengritik pelayanan publik biasanya dihantui rasa takut, bahkan tak jarang dikriminalisasi.Meskipun kita telah memiliki UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Soal kritik masyarakat inilah yang menjadi tema perbincangan program Pilar Demokrasi, dari KBR68H. Perbincangan kali ini bersama empat narasumber, masing-masing adalah: Wiharto (Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi), Hendrik Rosdinar (Manajer Divisi Advokasi Yappika), HM Basyir Ahmad (Walikota Pekalongan),  dan Sugiharto (Direktur Pusat Telaah dan Informasi Regional, Pattiro,  Pekalongan).

Menurut Hendrik, munculnya kritik soal pelayanan publik,  karena proses penyelenggaraannya yang buruk. Dan situasi seperti ini sayangnya tidak cepat direspon.  Dalam survei untuk mengetahui pengalama  pengaduan pelayanan publik, terlihat sangat jarang menggunakan haknya untuk melakukan pengaduan. “Mereka tidak berani  karena sedikitnya informasi yang mereka terima tentang hak-hak masyarakat, walau  dijamin UU Pelayanan Publik, maupun tentang bagaimana prosedur mereka ketika ingin mengadukan,” tambah Hendrik.

Basyir secara singkat menceritakan pengalamannya bagaimana menangkap aspirasi dan kritik warga Pekalongan.  Basyir mengakui tiap hari Jumat, secara bergiliran turun ke kelurahan-kelurahan,  menanyakanlangsung kepada masyarakat apa-apa yang menjadi keluhan mereka. Kemudian diskusi interaktif melalui siaranradio setiap Senin dan Kamis. “Kemudian kita kumpulkan semua tokoh masyarakat, LSM dan masyarakat yang peduli. Kita tunjukkan hasil survei, mereka boleh menanyakan dan menambahkan mana pelayanan publik yang kurang baik,” jelas Basyir.

Sugiharto  menambahkan, di Pekalongan secara rutin diadakan bulan pengaduan, yang dilakukan dari November sampai Desember, respon masyarakat sungguh baik. Paling banyak keluhan di dinas pendidikan dan layanan dasar, kemudian kesehatan dan administrasi dasar kependudukan. “Keluhan terhadap dinas kependidikan bicara soal biaya, selama ini mereka mengeluhkan tentang biaya yang dikeluarkan,  bagaimana masyarakat mengakses penerimaan siswa baru, mengingat info ke masyarakat miskin agak minim,” imbuh Sugiharto.

Menurut Wiharto,  sebetulnya partisipasi masyarakat itu diwajibkan di UU untuk diakomodasi. Partisipasi masyarakat itu dimulai sejak saat penyusunan kebijakan. Ditambah  dengan partisipasi masyarakat, karena masukan dari  LSM yang mewakili masyarakat itu. “Kebijakan, penyusunan standar, pengawasan, implementasi dan bahkan di pemberian penghargaan pun harus menyertakan masyarakat. Namun banyak daerah yang masih tergantung pimpinannya,” jelas Wiharto dengan prihatin.

Hendrik mengingatkan, agar  pemerintah  sering-sering  berinteraksi,  sebagaimana yang dimandatkan UU Pelayanan Publik.  Belajar dari Pekalongan, soal manfaat pendekatan personal dengan membangun dialog langsung.  Pemkot Pekalongan juga meletakkan suatu sistem sehingga kalau terjadi pergantian kepemimpinan, sistem itu masih berlanjut. “Penyelenggaraan layanan harus mengacu mekanisme dan prosedur pelayanan publik yang dituangkan dalam standar pelayanan publik,” ujar Hendrik.

“Artikel ini sebelumnya disiarkan pada program Pilar Demokrasi KBR68H. Simak siarannya setiap Senin, pukul 20.00-21.00 WIB di 89,2 FM Green Radio”

Facebook Twitter Share on Google+