Setelah Warga Syiah Ditendang Keluar Madura, PBNU Baru Kritik Pemrov Jatim
Pengurus Besar Nadhatul Ulama (PBNU) melalui Ketua Umum, KH Said Aqil mengkritik kebijakan Pemkab Sampang dan Pemrov Jatim yang mengusir warga Syiah dari Sampang, Madura. Menurutnya, Pemrov telah mengebiri hak asasi warga Syiah Sampang.
“Itu wujud kegagalan pemerintah dalam melindungi warganya yang memiliki hak untuk hidup di tanah kelahirannya. Mereka (pengikut syiah) yang sudah direlokasi itu adalah warga negara yang sama, yang memiliki hak hidup yang sama juga,” tegasnya.
Kritik keras tersebut dikemukakan sehari setelah warga Syiah diusir dari GOR Sampang. Anehnya, mengutip BBC Indonesia, pihak NU sendiri terlibat pengusiran terhadap warga Syiah. Sebelum pengusiran, terjadi perundingan yang diikuti oleh Wakil Bupati Sampang, aparat kepolisian, perwakilan MUI dan NU Sampang, serta kelompok Syiah dan wakil pengunjuk rasa.
Selama warga Syiah tinggal di GOR Sampang, PBNU tidak pernah sekali pun mengkritik pemerintah atau secara tegas meminta pemerintah mengembalikan mereka ke rumah seperti yang diminta warga. Kritik terakhir yang dilontarkan PBNU melalui Said Agil tercatat tahun 2011 lalu ketika pesantren Syiah di Sampang dibakar massa.
Said mengatakan bahwa kritik ini dikemukakan setelah ia mengetahui kabar bahwa kepindahan tersebut bukan dikarenakan inisiatif warga Syiah sendiri.Meski demikian, ia tidak menolak warga Syiah dipindah ke Sidoarjo.
Jika memang benar itu dilakukan dengan disertai pemaksaan, kami mengecam. Wakil Gubernur, Mas Saiful,mengatakan ke saya, Pemprov Jatim meminta relokasi itu tidak disebut sebagai pengusiran, karena itu atas permintaan pengungsi sendiri. Kalau memang demikian ya tidak apa-apa, karena
justru itu bagian dari upaya Pemerintah melindungi warganya,” dalihnya.
Seperti diketahui, Kamis (20/6) , sekitar 165 warga Syiah Sampang yang terdiri dari orang tua, remaja dan anak-anak diusir dari GOR Sampang ke kawasan Puspa Agro Sidoarjo dengan dalih akan menggunakan GOR untuk lokasi istighosah.
