PMI Jogjakarta Tuntut DPRD Mengesahkan RUU Kepalangmerahan

Memeriahkan HUT Palang Merah Indonesia ke-68 yang jatuh pada 17 September lalu, 1000 aktivis PMI di Jogjakarta menggelar aksi di sepanjang jalan Malioboro, Jumat (27/9) sekitar pukul 14.00 WIB. Sebelum melakukan aksi, Ketua PMI Jogjakarta, Hery Zudianto berserta pengurus melakukan audiensi ke DPRD terkait pembahasan RUU Kepalangmerahan di DPR RI.

Hery Zudianto menjelaskan, tujuan dari audiensi tersebut adalah meminta DPRD turut serta mendorong disahkannya RUU Kepalangmerahan. “Kalau sekarang itu ada PMI dengan lambang yang berbeda, ada yang palang merah, ada juga yang bulan sabit merah. Gerakan ini perlu jadi satu. Itu sesuai dengan konvensi Jenewa tahun 1949, satu negara satu lambang,” kata mantan Walikota Jogjakarta ini.

Menurut Hery, urgensi dari RUU Kepalangmerahan segera disahkan supaya PMI di Indonesia hanya memiliki satu lambang dan satu gerakan sehingga diakui oleh dunia Internasional.

“Pentingnya adalah mendukung satu negara, satu lambang, satu gerakan. Kita diminta memilih pakai lambang palang merah atau bulan sabit merah, meksi kalau dilihat masyarakat di Indonesia ini banyak muslimnya, tapi kita harus melihat sejarah. PMI lebih dulu dibentuk oleh negara dari pada yang bulan sabit merah, ya saya milih menghargai sejarah,” tegas Hery.

Sementara itu Ketua DPRD Jogjakarta, Yoeke Indra L menyatakan DPRD siap mendukung gerakan PMI untuk mendorong segera disahkannya RUU Kepalangmerahan.”Saya sebagai ketua DPRD mendukung sepenuhnya perjuangan PMI Jogjakarta agar undang-undang kepalang merahan harus segera disahkan mennjadi undang-undang,” katanya.

Lebih lanjut Yoeke menjNJIKn DPRD secara resmi akan mengirimkan surat ke DPR RI agar RUU Kepalangmerahan segara disahkan.

“Ini demi kenyamanan PMI dalam bekerja, jadi harus didukung, secara resmi kita akan mengimkan surat yang isinya meminta DPR RI segera mengesahkan,” janji Yoeke.

Seusai melakukan audiensi masa aksi PMI bergerak ke titik nol untuk melakukan orasi dan aksi donor darah.