Pemerintah Tak Becus Tangani Pendidikan Selama Tahun 2013

Terdapat 30 laporan mengenai pelayanan pendidikan mulai dari pungutan sampai tindakan/kebijakan sekolah yang diterima oleh Ombusdsman RI perwakilan Jogjakarta sepanjang tahun 2013. Ombudsman sendiri memiliki wilayah kerja di seluh kabupaten di Jogjakarta dan Kabuaten/ Kota di Jawa Tengah (bagian Selatan).

Beberapa kasus tersebut diantaranya adalah penahanan ijasah, rapor, dan “pelarangan” mengikuti ujian bagi siswa karena belum melunasi kewajiban pembayaran biaya-biaya sekolah. Tindakan ini tidak hanya dilakukan oleh sekolah negeri, melainkan juga sekolah swasta, dan tidak hanya sekolah yang berbasis nasional tetapi juga sekolah-sekolah yang berbasis agama.

“Pelayanan pendidikan belum cukup berkeadilan; sekolah masih menahan ijasah dan papor siswa tidak mampu” seperti yang disebut dalam siaran pers OMBUDSMAN RI Jogjakarta, Kamis (2/1) siang.

Berkenaan dengan kondisi di atas, Ombudsman RI Perwakilan Jogjakarta melihat bahwa selama ini pemerintah pusat maupun daerah belum cukup memiliki kesungguhan untuk membangun instrumen hukum dan kebijakan untuk mengatasi praktik-praktik penyelenggaraan pelayanan pendidikan yang berkeadilan.