DPD dan MPR Kompak Munculkan Kembali GBHN

Tidaknya ada evaluasi yang jelas dengan berjalanannya pemerintahan, membuat ketua MPR RI, Sidarta Danu Subroto menyarankan untuk kembali membuat lembaga tertinggi negara dan GBHN (Garis Besar Haluan Negara). Menurut Sidarta, hilangnya lembaga tertinggi negara yang dulu adalah MPR dan GBHN membuat arah dan tujuan bangsa tidak bisa terpetakan selama 50 tahun mendatang.

“Dulu Presiden selalu ada laporan pertanggungjawaban ke MPR, sekarang nggak ada. Padahal dari RT/RW saja ada laporan pertanggungjawaban, masa yang menjalankan pemerintahan tidak ada pertanggungjawaban?” kata Sidarta seusai menghadiri upacara HUT PDI Perjuangan di sekretariat PDIP Jogjakarta, Jumat (10/1).

Secara pribadi Sidarta mengkritik pemerintahan ini yang selalu berganti-ganti kebijakan tanpa ada satu tujuan yang jelas. “Begitu ganti pemerintahan, ganti arah, lagi, kita jadi tidak bisa melihat bagaimana 20 sampai 100 tahun ke depan bangsa ini,”jelasnya.

Ditemui di tempat yang berbeda, Anggota DPD RI, GKR.Hemas menyampaikan hal yang serupa. Menurutnya mengembalikan GBHN menjadi agenda prioritas yang perlu segara dilaksanakan. Karena dengan dihilangkannya GBHN, pemerintahan cenderung berjalan sesuai dengan selera partai yang berkuasa.

“Sepuluh tahun ini tidak ada tolok ukur keberhasilan pemerintah, tidak ada evaluasi sejauh mana pemerintah sudah melangkah untuk memajukan Indonesia,”pungkas GKR.Hemas saat menggelar konferensi pers di Kraton Kilen, Jumat (10/1).

Karena DPD RI berkerjasama dengan MPR RI kini tengah menggodok rencana untuk mengembalikan GBHN sebagai pedoman berjalannya pemerintahan dalam jangka panjang.

“Semoga setelah tahun ini kita bisa kembali menerapkan GBHN,”ujarnya.