Pendidikan
Pakar Pendidikan: Kurikulum 2013 Tidak Pancasilais
Kurikulum 2013 yang baru saja diterapkan oleh Kementerian Pendidikan di beberapa sekolah dianggap oleh pakar pendidikan tidak mengajarkan tentang Pancasila dan nilai Bhinneka Tunggal Ika. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Ketua Dewan Pendidikan Jogjakarta, Prof. Wuryadi dalam Kongres Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan di Balai Senat UGM, Senin (6/5) siang.
“Pada hakekatnya, pendidikan nasional adalah menyiapkan bangsa dalam menjawab tantangan dinamika ruang dan waktu dalam bidang ilmu teknologi, ekonomi, budaya, sosial, politik, dan segenap aspek lainnya. Pendidikan Indonesia tidak semata hanya menyiapkan individu perorangan seperti murid maupun guru saja,” ujar Wuryadi di depan para peserta kongres.
Wuryadi menerangkan bahwa seharusnya pola pengembangan dan implementasi Kurikulum 2013 menggunakan pendekatan devolusi. Menurutnya, pendekatan devolusi lebih tepat digunakan dibandingkan pendekatan sentralistik yang selama ini selalu digunakan oleh para penggagas kurikulum di negeri ini. Unsur Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika harus dimasukkan ke dalam setiap unsur yang ada di Kurikulum 2013.
“Pendekatan pembudayaan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika lebih realistis dan sesuai dengan kondisi guru, murid, keluarga dan masyarakat umum. Pendekatan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika tidak dapat ditempatkan sebagai pendidikan yang sifatnya sama dan seragam bagi setiap satuan pendidikan,” terang Wuryadi.
“Oleh karena itu, maka pendidikan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika tidak dapat ditempatkan sebagai pendidikan yang sifatnya sama dan seragam bagi seluruh satuan pendidikan,” tambahnya.
Pendidikan yang dicontohkan oleh Wuryadi, dianggapnya mampu membawa konsekuensi pewarisan nilai budaya bangsa dan pengembangannya bagi kehidupan masa kini dan nanti. Bagi Wuryadi, pendidikan harus ikut serta menentukan arah dan hasil pendidikan bagi bangsa dan negara, bukan hanya individu per individu.