Opini: Mengelola Kuasa Rakyat

Kekuasaan menjadi sebuah kajian yang menarik ketika dibenturkan dengan aspek kekerasan, karena di dalamnya terdapat dominasi dan paksaan. C. Wright Mills, mengatakan bahwa semua politik adalah perjuangan untuk merebut kekuasaan (power): kekuasaan yang paling hebat adalah kekerasan. Pemahaman ini harus ditolak karena sejatinya kekuasaan yang berasal dari masyarakat memiliki tujuan yang mulia. Semua proses melibatkan seluruh lapisan dan status yang sudah ada, sehingga kekuasaan tidak menjadi dominasi yang menindas, tetapi lebih memperlihatkan adanya pergerakan masyarakat yang berasal dari bawah.

Dari pandangan ini, kajian politik mempertanyakan bagaimana masyarakat bisa dikendalikan demi hasil yang terbaik bagi semua orang? Kekuasaan bukan milik satu orang saja, tetapi merangkul kemampuan masyarakat yang pluralistis untuk mencapai tujuan mereka bersama. Masyarakat adalah berkuasa sejauh mana mereka bisa hidup secara rukun, adil dan sejahtera. Kekuasaan masih tetap berasal dari mayarakat dan tergantung dari mayarakat. Ketika pemimpin tidak diakui oleh rakyat, kekuasaan juga berkurang. Diskripsi empiris perilaku masyarakat tidak dapat dipisahkan dari nilai moral tujuan politik dan cara yang dipakai untuk mencapainya yaitu sesuai dengan konteks dan tujuannya.

Menurut teori Arend, kekuatan (strength) adalah sesuatu yang dimiliki oleh diri sendiri. Tetapi sebenarnya kalau dicermati bahwa kekuatan tidak dimiliki oleh seseorang saja. Kekuatan merangkul makna individu dan sosial. Kekuatan tersebut menjadi berpotensi tergantung oleh faktor-faktor seperti misalnya, semangat, visi, strategi, dan kepemimpinan. Kekuasaan individu menjadi berpotensi apabila memperhatikan kekuatan sosial. Peran individu bersama dengan kekuasaan sosial menjadi sebuah daya dan semangat dalam mengembangkan kekuasaan yang berorientasi kepada rakyat. Rakyat bertanggungjawab membentuk pemerintah yang menguatkan kekuasaan rakyat.

Kekuasaan dan Spiritualitas

Seorang yang mempunyai kekuasaan tentunya tidak terlepas dengan spiritualitas. Kekuasaan yang diperlihatkan oleh seorang pemimpin rakyat merupakan sebuah kekuasaan yang berorientasi kepada masyarakat. Kekuasaan yang tidak melihat akan kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, tetapi tertuju kepada keadaan dan kepentingan masyarakat.

Seorang pemimpin rela untuk keluar dari zona nyaman dan terjun ke masyarakat yang mengalami krisis dan penderitaan. Seorang pemimpin yang bertanggung jawab menandakan bahwa yang diperjuangkan adalah prinsip solidaritas. Prinsip ini adalah sebuah usaha adanya kekuatan individu dari seorang pemimpin dalam melihat jati dirinya mengenai pergumulan bangsanya. Intropeksi mengenai kesadaran diri diperlukan dalam membangun sebuah kekuasaan, karena biasanya orang yang mempunyai kekuasaan lupa akan kesadaran yang sudah melekat dalam keberadaan dirinya.

Di dalam Pembangunan negeri ini dibutuhkan adanya keterlibatan dari masyarakat dari berbagai kalangan dan pihak. Seorang pemimpin perlu mewujudkan usaha untuk menciptakan adanya kekuatan dan kekuasaan sosial dalam menciptakan sinergi dan integritas masyarakat. Keterlibatan tersebut menciptakan sebuah keseimbangan dalam masyarakat.

Perilaku moral masyarakat memang pada kenyataan empiris terlihat merosot, tetapi ada sebuah tawaran yang baik dalam mengarahkan masyarakat menjadi subjek politik yang bermoral. Hal ini memperlihatkan adanya suatu tatanan religius yang dapat mengarahkan perilaku moral kehidupan manusia menjadi lebih baik. Perilaku tersebut membuat kehidupan menjadi lebih seimbang antara kehidupan religius dan permasalahan kehidupan seperti sosial, politik, ekonomi dll.

Dengan kata lain, seorang pemimpin tidak saja membangun kembali (rebuilding) bangsa dan negeri ini, tetapi ia juga memperbaruhi (reform) bangsa. Seluruh tatanan kehidupan sosial pun mengalami pembaruan termasuk kehidupan ekonomi yang lebih berkeadilan, mereka dibangkitkan kesadaran sebagai bangsa yang bermartabat dan terpenting kekuasaan seorang pemimpin mampu membangkitkan kembali (revival) kehidupan di tengah masyarakat. Semua itu dilakukan dengan prinsip partisipatif, melibatkan seluruh masyarakat dari kalangan imam, pemuka, penguasa, buruh dan masyarakat biasa (semua elemen masyarakat).

Andreas Kristianto

Calon Pendeta GKI Jombang

Penggerak Gusdurian Jombang