Perbedaan Program Gagasan Dana Rp1 M untuk Desa dari Dua Capres

Cara implementasi dana alokasi desa yang diamanatkan undang-undang desa dengan besaran mencapai Rp1Miliar oleh masing-masing capres dipandang politisi PDIP, Budiman Sujatmiko memiliki perbedaan yang besar. Menurutnya, Jokowi, presiden yang diusung oleh partainya lebih menggunakan azas keadilan bukan kesamarataan seperti milik capres Prabowo. Azas keadilan yang dimaksud Jokowi, menurut Budiman adalah keberimbangan serta proposional antara luas desa dengan jumlah penduduknya.

“Pak Jokowi mengedepankan azas keadilan, tidak semua desa nanti dapat sama jumlahnya, kalau Prabowo semua dipukul rata, kalau Jokowi tidak,” kara Budiman saat menjadi pembicara dalam bedah undang-undang desa, di wisma kagama UGM, Sabtu (28/6).

Budiman menilai, jika menggunakan konsep pukul rata, maka akan terjadi kekisruhan dan banyak pemekaran desa. Dia mencontohkan dua desa yang bertetangga, memiliki jumlah penduduk yang berbeda tapi luasnya hampir sama. Satu desa memiliki 10 ribu warga, sementara satu desa lainnya memiliki 2 ribu warga.”Kalau dua desa itu sama-sama dapat Rp1 miliar, maka jadi chaos, desa yang punya 10ribu warga mending memecah jadi 5 desa, toh anggarannya sama-sama dapat 1 miliyar,” tambah Budiman.

Selain soal azas keadilan, perbedaan lainnya terletak pada pendekatan yang digunakan. Jokowi menggunakan pendekatan teritorial, sementara Prabowo menggunakan pendekatan sektoral.Pada pendekatan teritorial, Jokowi akan membangun manusianya dahulu, bukan membangun pertanian dengan perluasan lahan seperti gagasan Prabowo.

“Jokowi yang digarap bukan lahan pertaniannya, tapi manusia petaninya dulu yang dibangun, bukan lapangan kerjanya dulu tapi manusia pekerjanya dulu, sehingga ketika manusianya sudah siap, pembangunan pertanian otomatis terjadi,” papar Budiman.