APBN Dilarang Untuk Pembangunan Pelabuhan, Ekonom: Gila!

Faisal Basri, ekonom, menyayangkan adanya Peraturan Presiden yang melarang penggunaan dana APBN untuk pembangunan pelabuhan. Menurutnya peraturan itu membuat pelabuhan di Indonesia mati suri. Padahal sekitar 90 persen perdagangan dunia diangkut sarana transportasi laut, melibatkan 60 ribu kapal dan 1 juta anak buah kapal.

“Apakah kita mau melanjutkan kegilaan ini?” tanyanya dalam seminar Politik Negara Maritim; Memperkuat Kedaulatan Indonesia dalam Konstelasi Global di ruang seminar Fisipol UGM.

Peraturan ini, kritik Faisal Basri, menjadi penyebab munculnya ketidakadilan dan ketimpangan ekonomi antar wilayah di Indonesia. Ia mencontohkan perbedaan harga barang di Indonesia. Harga barang di Pulau Jawa dibandingkan dengan di Aceh dan Papua, paparnya, sangat berbeda dan jauh lebih mahal. Padahal di Amerika dan Inggris, harga barang di setiap wilayah tetap diberlakukan sama. Disparitas harga yang cukup besar itu terjadi karena semua produk dagang di Indonesia dominan diangkut lewat transportasi darat.

“Itulah harga jeruk lokal kita lebih mahal ketimbang jeruk dari China,” ujarnya.