MHTI Desak Polri Sahkan Kebijakan Jilbab Polwan

Muslimah Hizbut Tahrir Indonesia (MHTI) mendesak Polri agar menyegerakan pengesahan kebijakan jilbab untuk Polwan. Melalui pers rilis yang dikirimkan ke redaksi, mereka berharap agar Polri tidak menunda lagi kebijakan tersebut. Juru bicara MHTI, Iffah Ainur Rochmah, dalam keterangannya menuliskan bahwa lambannya pengesahan ini merupakan bukti kegagalan demokrasi di Indonesia.

“Sulitnya pemberlakuan Jilbab Polwan bagi Muslimah adalah bukti nyata kelemahan sistem demokrasi yang berbasis kebebasan untuk mendukung keseriusan setiap muslim untuk taat pada aturan agamanya,” tulisnya.

Sementara itu, bagi MHTI, lambatnya pengesahan ini menjadi bukti bahwa Polri masih terjebak pada wacana jilbab itu merugikan. Padahal, bagi mereka, Jilbab, yang merupakan bagian dari syariat islam mampu menjadi jawaban atas kondisi bangsa saat ini. “Juga mampu menciptakan aparat yang bersih,” tambahnya.