Pengamat: Jokowi Bakal Kesulitan Penuhi Janji Kampanye

Jokowi kemungkinan tidak bisa merealisasikan janji kampanye pembangunan infrastruktur, transportasi pubik, dan perumahan rakyat. Sebab, belanja modal untuk pembangunan infrastruktur hanya 7 persen dari total APBN dan masih terbebani dengan subsidi BBM. Selain itu anggaran pembiayaan pemeliharaan infrastruktur juga lebih besar ketimbang biaya investasi pembangunannya.

Demikian analisa Ketua Umum Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), Prof. Dr. Ir. Danang Parikesit dalam diskusi bertajuk Jalan Kemandirian Bangsa, Perubahan untuk Indonesia Berdaulat, Mandiri dan Berkerpibadian di Pustral UGM, Senin (1/9) kemarin. Guru Besar Jurusan Teknil Sipil UGM ini juga mengatakan bahwa Jokowi bersama pemerintah diharuskan mencari terobosan untuk menutupi pembiayaan di tengah tuntutan pertumbuhan ekonomi yang sangat besar.

“Selain memenuhi janji kampanye, Jokowi diharuskan menjalankan amanat RPJP untuk membangun 6.000 km jalan baru, 3.750 km rel kereta api abru, 20 pelabuhan udara baru, dan penambahan 45 persen tranportasi publik di perkotaan. Ada dua persoalan penting yang selama ini jadi kendala bagi pemerintah yakni investasi tidak tepat sasaran dan inefisiensi proyek. Banyak terjadi inefisiensi proyek karena korupsi. Ke depan harus tepat sasaran dan efisiensi,” ujarnya.

Sementara itu Pengamat ekonomi UGM, Prof. Mudrajad Kuncoro mengatakan tantangan yang dihadapi kabinet baru mendatang adalah pertumbuhan ekonomi yang belum berada pada jalur yang benar.

“Kue pembangunan’ hanya dinikmati oleh 40% golongan pendapatan menengah dan 20% golongan pendapatan teratas. Sementara 40% dari golongan masyarakat berpendapatan terendah yang seharusnya menikmati pembangunan justru mengalami penurunan hingga 16,88%,” ungkapnya.