Tak Ada Menteri Kebudayaan, Madya Kritik Kabinet Jokowi

Wacana kabinet dalam pemerintahan Jokowi-JK mengundang sejumlah kritik dari sejumlah kalangan. Salah satunya dari Masyarakat Advokasi Warisan Budaya (Madya). Mereka menilai konstalasi Menteri hanya pembahasan kementerian yang dianggap stategis saja, namun tidak ada wacana tentang adanya Menteri Kebudayaan.

Menurut koordinator Madya, Jhohannes Marbun pewacanaan tentang Menteri Kebudayaan RI telah menjadi pembicaraan serius sejak awal Indonesia merdeka, Bahkan wacana ini kembali menguat pada Kongres Kebudayaan Indonesia tahun 2003 di Bukit Tinggi.

“Kami menyayangkan, jika nantinya kebudayaan yang menjadi landasan pemersatu bangsa kemudian tidak menjadi prioritas pembahasan, harus ada kementrian kebudayaan sendiri,” kata Jhohannes, Selasa (21/10).

Menurutnya selama ini kebudayaan selalu dijadikan pelengkap saja. Jika tidak digabungkan dengan kementrian pendidikan biasanya digabungkan dengan kementrian pariwisata.

“Revolusi mental itu harus dilakukan lewat kebudayaan, membangun jati diri, kalau kementriannya saja tidak ada apakah benar akan melakukan perubahan? Kebudayaan sesungguhnya bukanlah pelengkap, tetapi menjadi penyeimbang dari pembangunan yang selama ini menitik-beratkan pada pembangunan ekonomi, namun saat ini perlu juga pembangunan kebudayaan sebagai penyeimbang,” urai Jhohannes.

Jika nantinya benar ada kementrian kebudayaan, dia berharap yang menjadi menteri merupakan orang orang yang memiliki visi dan passion di bidang kebudayaan dikuatkan melalui pengalaman atau latar belakangnya di bidang kebudayaan. “Menetrinya harus mengerti persoalan kebudayaaan dan bagaimana memecahkan permasalahan yang ada serta bisa mengelola dan mengoptimalkan sumber daya yang ada untuk kedaulatan budaya kita,” tegasnya