Buruh di Jogja Berharap Jokowi Tidak Naikkan Harga BBM

Rencana kenaikan BBM di awal pemerintahan Jokowi-JK membuat buruh di Jogjakarta menjadi resah. Hal ini didasari oleh rencana pemerintah yang akan menaikan harga BBM yang prediksi mencapai Rp.3.000/liter dari harga semula Rp.6.500/liter, tidak dibarengi dengan meningkatnya upah buruh.

Sekjen Aliansi Buruh Jogjakarta, Kinardi mengatakan dampak dari kenaikan BBM akan berimbas pada semakin menurunnya kesejahteraan buruh. Dalam konteks lokal Jogja, ditetapkannya Upah Minimum Provinsi (UMP) 2015 sebesar Rp.1.302.500, tidak sebanding dengan rencana kenaikan harga BBM.

“Imbasnya kesejahteraan buruh menurun, seharusnya pemerintah melakukan antisipasi, kalau menaikkan harga BBM, harus juga dengan menaikkan upah dengan seimbang, yang terjadi tidak,” kata Kirnadi pada wartawan, Kamis (30/10).

Karena itu dia berharap kepada Jokowi agar mempertimbangkan kembali rencana menaikkan harga BBM. Jika pun tidak bisa terhindarkan, Jokowi harus bisa menjamin kenaikan harga BBM tidak berimbas pada semakin sengsaranya kehidupan buruh.

“Paling tidak, siapkan program-program yang bisa menjamin buruh tidak akan semakin sengsara, apapun bentuknya, yang pasti menjamin keluarga buruh hidup layak, anak buruh mendapat beasiswa pendidikan, perumahan layak dan lainnya,” ungkap Kirnadi.

Selain itu, Jokowi harus memberikan jaminan bahwa kenaikkan harga BBM tidak akan meningkatkan potensi PHK bagi buruh-buruh karena perusahaan terpaksa mengurangi pekerja akibat biaya produksi yang meningkat. “Harapannya jangan sampai ada PHK akibat BBM naik, Jokowi harus buktikan bahwa dia benar-benar berpihak pada rakyat, jika tidak, jangan pilih lagi,” tegasnya.