Pernyataan GUSDURian Soal Kekerasan di Papua

Beritajogja - Kekerasan kembali pecah di Papua. Setidaknya 7 warga Paniai, Papua, tewas dan belasan orang luka-luka. Kejadian kekerasan semacam ini bukan yang pertama terjadi di Papua. Sejak masa Orde Baru, kekerasan yang melibatkan aparat keamanan seringkali terjadi di Papua. Sudah sekian lama, masyarakat Papua mengalami diskriminasi dan represi. Seringkali, berbagai persoalan di Papua selalu dilihat dari kacamata keamanan semata sehingga pendekatan represi selalu dikedepankan.

Diskriminasi dan ketidakadilan ekonomi, sosial, dan politik adalah problem mendasar yang belum terpecahkan hingga kini di Papua. Kekayaan alam Papua yang disedot habis oleh korporasi multinasional, namun di sisi lain masyarakat Papua justru tertinggal secara sosial, ekonomi, dan politik hingga seolah menjadi warga negara Indonesia kelas dua. Pecahnya kerusuhan di Paniai berada dalam konteks seperti itu. Kekerasan di Papua harus dihentikan dan keadilan ekonomi-politik di Papua harus ditegakkan.

Dalam masa pemerintahannya, Gus Dur meneladankan untuk mengedepankan dialog dan upaya non-kekerasan dalam menghadapi masalah di Papua. Misalnya dengan memperbolehkan nama Papua kembali sebagai nama resmi dan pengibaran bendera bintang kejora kebanggaan masyarakat Papua.

Upaya-upaya non-militeristik dan dialog seharusnya juga dilakukan oleh Pemerintahan Jokowi-JK dalam menangani berbagai persoalan di Papua. Sebagai pembawa baru, Jokowi-JK sudah selayaknya mencarai jalan lain di luar pendekatan keamanan dan militeristik yang selama ini selalu dilakukan.

Berkaitan perkembangan situasi di Papua tersebut, Jaringan Gusdurian Indonesia menyatakan:

1. Mengecam keras tindakan kekerasan yang dilakukan aparat keamanan kepada warga Paniai Papua.
2. Meminta kepada Jokowi untuk tidak mengedepankan pendekatan keamanan dan represi dalam mengatasi berbagai persoalan di Papua.
3. Meminta kepada semua pihak yang berkonflik di Papua untuk menahan diri dan mengedepankan dialog demi masa depan Papua yang damai, adil, dan sejahtera.
4. Meminta Pemerintah Indonesia untuk menghentikan diskriminasi sosial, politik, dan ekonomi terhadap warga Papua demi terciptanya keadilan di Papua.
5. Menghimbau kepada seluruh gusdurian untuk terus terlibat aktif dalam aksi dan kegiatan menegakkan keadilan sosial, ekonomi, dan politik.

Alissa Wahid

Seknas Jaringan GUSDURian Indonesia