Garbhita Tuntut Ormas Anarkis dan Tidak Berazas Pancasila Dibubarkan

Aksi kekerasan dan intoleransi yang belakangan ini marak di Jogjakarta, membuat sejumlah aktivis yang tergabung dalam Garga Bhinneka Tinggal Ika (Garbhita) menuntut pencopotan Kapolda dan pembubaran ormas anarkis.Menurut mereka kasus-kasus yang terjadi belakangan sudah seharusnya bisa diselesaikan oleh pihak kepolisian, apalagi sudah ada perintah dari Gubernur Jogjakarta, Sri Sultan HB X untuk tidak berkompromi dengan pelaku kekerasan.

“Aksi siang ini kami lakukan karena banyak kekerasan yang belakangan ini muncul dengan mengatasnamakan agama. Di gunungkidul, perusakan rumah ibadah, dan teror di Godean,” kata Koordinator Aksi, Dipo Dwi disela-sela aksi di depan DPRD Jogjakarta, Kamis (12/6).

Selain menuntut pencopotan Kapolda yang dinilai lalai menjalankan tugasnya menjaga keamanan, massa aksi juga menuntut pembubaran ormas anarkis yang melakukan kekerasan.Menurut Dipo, ormas-ormas yang selama ini melakukan kekerasan, tidak memiliki izin yang jelas. Karena itu dia meminta kepada Mendagri dan Kemenkumham membubarkan ormas yang tidak berizin, ormas yang melakukan tindak anarkis, dan bertentangan dengan dasar negara pancasila.

“Ormas punya aturan main sendiri, artinya pembubaran secara terstruktur dilakukan oleh Mendagri dan Menkumham,” ujarnya.

Setelah melakukan orasi di depan DPRD Jogjakarta, massa aksi diterima untuk beraudiensi dengan ketua DPRD, Yoeke Indra L. Dalam audiensi tersebut, Yoeke menyampaikan dukungan terhadap aksi yang dilakukan Garbhita hari ini. Menurut Yoeke, kebhinnekaan dan Pancasila sebagai dasar negara adalah harga mati.

“Kami sepakat dan berkomitemen bahwa pancasila dan UUD 45 adalah harga mati, jadi jika ada kejadian seperti yang sekarang ini kami akan berkoordinasi dengan kepolisian untuk meminta segera menyelesaikannya,” ujar Yoeke.