Isu Jual Beli Jabatan Warnai Pelantikan Pejabat Pemkab

Pelantikan pejabat Pemkab Gunungkidul di Bangsal Sewokoprojo, Wonosari diwarnai isu jual beli jabatan. Terkait isu ini Bupati Gunungkidul Hj. Badingah S.Sos menghimbau kepada seluruh pegawai di lingkungan pemerintah kabupaten untuk melaporkan kepadanya jika mengetahui adanya praktik jual beli jabatan tersebut.

“Jika benar ada fakta, ada uang untuk mendapatkan jabatan, laporkan saya. Kita bekerjasama melakukan pengusutan,” kata Badingah saat melantik 186 pejabat eselon II, III, IV , dan V Pemkab Gunungkidul di Bangsal Sewokoprojo, kemarin.

Sementara itu, Plt Ketua DPRD Gunungkidul Sugito juga mengaku siap bekerjasama dalam mengusut isu jual beli jabatan. “Iya, kita siap bekerjasama jika memang isu adanya jual beli jabatan itu benar,” katanya usai menghadiri pelantikan pejabat.

Sugito berharap, pelantikan pejabat jangan sampai dijadikan sebagai ajang bagi-bagi jabatan. Dengan begitu, harapan bupati mendapatkan pembantu yang mumpuni bisa mendorong pelayaan masyarakat menjadi lebih baik. “Jangan sampai ada praktik jual beli jabatan, karena dapat merugikan masyarakat,” tambahnya.

Badingah mengatakan selama ini masyarakat menuntut adanya perbaikan mutu pelayanan sebagai bentuk nyata pemkab untuk memberikan pelayanan yang maksimal. Hal tersebut diwujudkan dengan penataan ulang pejabat di lingkungan Pemkab Gunungkidul. “Hemat struktur, namun kaya fungsi. Untuk meningkatkan pelayanan pemerintah, langkah melakukan evaluasi pedoman kelembagaan secara baik dan benar mutlak dilakukan,” katanya.

Bupati juga mengingatkan pejabat sangat rentan menghadapi kritik beragam persoalan di tengah masyarakat yang mulai berkembang. Untuk itulah pejabat dituntut memiliki sikap responsif yang kuat kinerja yang disiplin dan baik serta dapat dipertanggungjawabkan. “Penataan pejabat harus memberikan perubahan percepatan pembangunan dan pelayanan itu sendiri,” tegasnya.

Berikut perubahan posisi di kalangan Pejabat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang terhitung mulai Jumat (11/12/13) kemarin. Kepala Dishubkominfo sekarang dipegang oleh Purnamajaya, Kepala Dinas PU Edy oleh Praptono, Inspektur Inspektorat Daerah oleh Agus Prihastoro, Kepala DKP oleh Agus Priyanto, Kepala BKD I oleh Ketut Santosa, kepala Dinkes oleh Widodo, kepala Disbudpar oleh Sujarwo, Asisten sekda oleh Anik Indarwati, Bappermas KB oleh Sujoko, staf ahli bupati Sariyanto serta Wisnu Broto Kepala Dishutbun. Kepala Kapedal Hidayat menggantikan Elvita Dewi Wahid yang menjabat kabag organisasi, Kabag humas dan protokol Agus Kamtono menggantikan Azis Saleh yang bertugas sebagai kepala kantor pelayanan terpadu (KPT). Kemudian Hartoyo kabag Kesra, Udi Maryoto kabag hukum, Agus Hartadi kepala Satpol PP dan Widagdo kepala kantor pengelolaan pasar.