Pukat UGM Usulkan Menteri Jangan dari Parpol

Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat) UGM mengusulkan kepada Presiden terpilih Jokowi untuk tidak memilih menteri dari yang tengah menjabat di partai politik (parpol). Hal tersebut disampaikan Pukat UGM saat menyampaikan laporan korupsi periode Januari-Juni 2014, Selasa (9/9) siang di kantor Pukat UGM.

“Presiden terpilih harus memutus tangan parpol di dalam kabinetnya. Jangan memilih menteri yang tengah menjabat di parpol apapun posisinya. Selama ini sering muncul anggapan bahwa jika menteri berasal dari parpol maka parpol akan meminta iuran wajib dari menteri tersebut. Besar kemungkinan menteri tersebut akan mengambil dana mark up atau membuat kegiatan fiktif yang nanti uangnya lari ke parpol,” jelas Zaenur Rohman salah seorang peneliti di Pukat UGM.

Zaenur menambahkan bahwa pemilihan menteri harus memertimbangkan tiga aspek yaitu integritas, akseptabilitas dan kapabilitas. Selain itu seseorang yang akan menjabat sebagai menteri harus orang yang tidak memiliki catatan korupsi maupun pelanggaran HAM.

“Jangan memilih menteri yang memunyai catatan tindak pidana korupsi di masa lalu. Entah itu sudah diputuskan oleh pengadilan maupun yang sedang dalam penyelidikan,” jelas Zaenur.

Selain menteri, Pukat UGM juga mengusulkan supaya komisaris maupun direksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) juga bukan orang dari parpol namun disesuaikan dengan perannya dan kemampuannya. Selain itu calon komisaris maupun direksi BUMN yang dipilih pun juga tidak memiliki catatan kasus korupsi di masa lalunya.