Empat Isu Politik Terpanas Yogyakarta 2012
1. RUU Keistimewaan
Proses pembahasan RUU Keistimewaan menjadi isu politik terbesar di Yogyakarta di tahun 2012. Salah satu poin yang menjadi perdebatan sengit adalah terkait dengan penetapan Sri Sultan HB X dan Pakualam IX sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur. Demonstrasi besar-besaran dilakukan rakyat Yogyakarta untuk mendukung penetapan, namun pemerintah pusat tak kunjung juga menyetujui penetapan. Drama panjangan penuh ketengangan ini akhirnya selesai setelah DPR RI mengetok palu menyetujui UU Keistimewaan Yogyakarta pada agustus lalu.
2. Perebutan Tahta Pakualam
Ditengah kemelut RUU Keistimewaan, muncul isu lain yang cukup menjadi sorotan publik Yogyakarta yaitu perebutan tahta Pakualam antara Pangeran Ambarkusumo dan Pangeran Anglingkusumo. Meski yang selama ini diakui adalah sebagai Pakualam IX adalah Ambarkusumo namun tidak menyurutkan Anglingkusumo untuk melakukan kudeta tahta. Pertikaian semakin sengit ketika UU Keistimewaan Yogyakarta menetapkan Pakualam IX sebagai Wakil Gubernur. Anglingkusumo yang mengklaim bahwa dirinya adalah Pakualam IX turut mendaftarkan diri sebagai calon wakil Gubernur yang akan ditetapkan sesuai dengan undang-undang. Namun akhirnya konflik mereda setelah pelantikan Gubernur dan wakil Gubernur DIY.
3. Mundurnya Sinarbiyat Ketua DPC Partai Demokrat Kota Yogyakarta
Masih terkait dengan RUU Keistimawaan, Sinar Biyat memilih mundur dari partai ketika sikap DPP Partai Demokrat memilih pro pemilihan dalam sidang paripurna RUU keistimewaan. Mundurnya Sinar wujud kekecewaan terhadap kebijakan politik partai berlambang bintang mercy tersebut. Sebelum mundur, Sinar sempat menyatakan bahwa DPC Partai Demokrat Kota Yogyakarta pro penetapan. Ia pun dianggap membangkang kebijakan partai dan dikenai sangsi partai. Kemunduran Sinar Biyat ini diikuti sejumlah kader Demokrat di DIY.
4. Politisi Korupsi dan Main Judi
Kasus korupsi yang menjerat Ratno Pintoyo mantan ketua DPRD Gunungkidul tidak membuatnya jera. Belum selesai kasus tersebut, politisi asal PDIP tersebut tertangkap tangan sedang bermain judi pada 7 Desember 2012. Kasus ini membuat Idham Samawi geram dan akhirnya memberikan sanksi pemecatan sebagai kader PDIP. Kelakuan Ratno bukan hanya mencoreng partai tapi juga membuat kepercayaan masyarkat kepada politisi tercoreng.