Home » Berita, Jogja » Politisi Bukan Orang Cari Kerja

Politik

Politisi Bukan Orang Cari Kerja



ilustrasi korupsi (doc:istimewa)

Politisi sebaiknya bukan pencari kerja, tetapi mereka yang sudah mapan secara ekonomi. Dalam kondisi normal, politisi harus mandiri secara ekonomi dari pendapatan politik yang didapatnya. Paparan ini pernah disampaikan Ilmuwan Jerman Max Weber pada tahun 1919 dalam sebuah kuliah terbuka. Menurut pakar Paleoantropologi UGM, Prof. drg. Etty Indriati, Ph.D., paparan weber tersebut masih relevan dengan kondisi politik di Indonesia saat ini. Apabila calon legislatif yang ada saat ini terdiri dari para pencari kerja, tidak menutup kemungkinan akan menjadikan posisinya nanti sebagai mata pencaharian, maka risiko penyalahgunaan wewenang untuk meraih pendapatan finansial untuk diri sendiri semakin besar.

“Akibatnya, kepentingan umum dikorbankan,” kata Etty dalam bedah buku ‘Pola dan Akar Korupsi’ di ruang Audit Pertamina Tower, FEB UGM, Jumat (4/4).

Etty yang sekaligus menjadi penulis buku tersebut, mengungkapkan korupsi annggota parlemen sudah bukan rahasia umum lagi dan marak terjadi di berbagai Negara. Menurut Etty, pemimpin dan politisi yang baik seharusnya mempraktikkan ‘tahta untuk rakyat’ dan berupaya mengetahui apa yang dibutuhkan masyarakat dan berapa anggaran yang harus dialokasikan.

“Karenanya suara rakyat tidak dibeli dengan uang namun dengan pengetahuan, empati, kebijakan tepat guna, tepat sasaran serta ketegasan dalam bertindak,” katanya.

Berdasarkan kajian ilmu paleoantropologi, Etty menegaskan, pola korupsi yang dilakukan para koruptor tak ubahnya struktur sosial tribe, evolusi peradaban manusia di masa lampau, pemerintahan dibentuk berbasis keluarga sanak saudara. Yang terjadi saat ini, koruptor dan politisi membangun kekuasaan melalui mekanisme kekerabatan meski hidup di negara modern.

“Mereka hidup seolah di abad pertengahan,” katanya.

Untuk memutus rantasi kekerabatan perilaku korupsi ini, menurut Etty, Negara perlu mengaturnya dengan tegas.

“Di Australia, kecil sekali ditemukan praktik korupsi karena negara berhasil memutus mata rantai kekerabatan itu,” ungkapnya.

Facebook Twitter Share on Google+